KabarManado mencatat Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Utara memasuki periode baru setelah kepengurusan 2026–2031 resmi dilantik di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Senin malam, 21 September 2026. Agenda lima tahun mendatang tidak hanya diarahkan pada komunikasi antartokoh agama, tetapi juga edukasi generasi muda dan penguatan literasi digital di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial.
Pelantikan dilakukan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus. Pemerintah provinsi meminta FKUB menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat dengan latar belakang berbeda serta aktif mencegah persoalan sosial sebelum berkembang menjadi konflik.
Pdt. Thomas Renata Ticonuwu dipercaya memimpin kepengurusan FKUB Sulut periode 2026–2031. Jajaran pengurus berasal dari unsur lintas agama dan akan bekerja bersama FKUB kabupaten serta kota di Sulawesi Utara.
Tidak Hanya Hadir dalam Acara Seremonial
Salah satu pesan utama dalam pelantikan adalah kebutuhan agar FKUB lebih dekat dengan masyarakat.
Melalui rilis Pemprov, pemerintah menyebut forum tidak diharapkan hanya muncul ketika berlangsung pertemuan resmi. Pengurus didorong membangun komunikasi secara rutin bersama tokoh agama, masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta jaringan FKUB kabupaten dan kota.
Pendekatan itu relevan karena persoalan kerukunan jarang muncul secara tiba-tiba. Kesalahpahaman kecil, informasi yang tidak benar, atau komunikasi yang buruk dapat berkembang ketika tidak segera ditangani.
Forum lintas agama mempunyai ruang untuk mempertemukan pihak-pihak yang berbeda sebelum persoalan membesar.
Pekerjaan tersebut tentu membutuhkan mekanisme komunikasi yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui kepada siapa laporan atau keluhan dapat disampaikan, sementara pengurus membutuhkan jaringan yang mampu merespons persoalan hingga tingkat daerah.
Generasi Muda Masuk Agenda Utama
Program yang mendapat perhatian dalam periode baru adalah edukasi kepada pelajar dan mahasiswa.
Pemprov mendorong pengembangan FKUB Go To School dan FKUB Go To Campus sebagai sarana memperkenalkan nilai toleransi kepada generasi muda.
Sekolah dan kampus memiliki karakter berbeda dibanding forum keagamaan tradisional.
Anak muda menerima informasi dari banyak kanal sekaligus, mulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan sampai video pendek, media sosial, komunitas daring, dan aplikasi percakapan.
Karena itu, pesan mengenai kerukunan akan lebih efektif apabila disampaikan dengan bahasa yang dekat dengan pengalaman mereka.
Kegiatan di sekolah dan kampus juga membuka ruang diskusi. Pelajar dapat memahami bahwa perbedaan keyakinan tidak harus membuat interaksi sosial terpisah.
Tujuan praktisnya bukan membuat semua orang memiliki pandangan yang sama, melainkan membangun kemampuan hidup berdampingan dan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.
Media Sosial Menjadi Tantangan Baru
Kepengurusan kali ini mendapat pekerjaan tambahan yang semakin penting: ruang digital.
Pemerintah meminta FKUB berperan dalam memperkuat literasi masyarakat terhadap hoaks, provokasi, dan narasi intoleransi di media sosial.
Informasi digital bergerak jauh lebih cepat dibanding komunikasi tatap muka. Potongan video tanpa konteks atau tangkapan layar yang belum diketahui asalnya dapat menjangkau ribuan orang hanya dalam beberapa jam.
Masalah menjadi lebih rumit ketika materi tersebut berkaitan dengan identitas kelompok.
Masyarakat membutuhkan kebiasaan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Pengurus FKUB dapat mengambil peran edukatif dengan menjelaskan cara memeriksa sumber, membedakan pendapat dari fakta, serta mencari klarifikasi kepada pihak terkait.
Langkah itu tidak berarti semua perdebatan harus dihentikan. Perbedaan pendapat tetap merupakan bagian normal dalam kehidupan masyarakat.
Fokusnya adalah mencegah informasi palsu digunakan untuk menimbulkan kebencian atau ketegangan.
Koordinasi Daerah Menentukan Efektivitas
Sulawesi Utara memiliki wilayah dengan karakter masyarakat yang tidak seragam.
Manado sebagai pusat aktivitas provinsi menghadapi dinamika berbeda dibanding kabupaten atau kota lain. Karena itu, kepengurusan tingkat provinsi membutuhkan koordinasi dengan forum di daerah.
laporan RRI mencatat kepengurusan baru akan menjalankan masa tugas hingga 2031. Waktu lima tahun memberi ruang untuk membangun program yang tidak berhenti pada kegiatan sesaat.
Koordinasi dapat mencakup pertukaran informasi mengenai isu lokal, kegiatan pendidikan, hingga respons terhadap persoalan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antarmasyarakat.
Jaringan tersebut juga membantu pemerintah memperoleh gambaran lebih cepat mengenai kondisi sosial di lapangan.
Namun, efektivitas FKUB tetap bergantung pada kepercayaan masyarakat. Forum harus mampu menunjukkan bahwa ruang dialog terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan.
Program Perlu Memiliki Hasil yang Bisa Dilihat
Pelantikan menjadi titik awal, bukan ukuran keberhasilan.
Program seperti kunjungan ke sekolah dan kampus baru memberi dampak apabila berjalan rutin serta menjangkau peserta yang cukup luas.
Hal serupa berlaku untuk literasi digital. Seminar satu kali tidak cukup menghadapi arus informasi yang muncul setiap hari.
FKUB dapat memanfaatkan media sosial sebagai saluran edukasi yang berkelanjutan. Konten pendek yang menjelaskan cara memeriksa informasi atau memberikan klarifikasi atas isu sensitif dapat menjangkau masyarakat lebih cepat.
Kerja sama dengan sekolah, universitas, tokoh komunitas, dan media lokal juga dapat memperluas jangkauan.
Pendekatan tersebut membuat forum tidak hanya dikenal ketika muncul konflik, melainkan hadir sebelum persoalan terjadi.
Kerukunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Pemerintah daerah memakai falsafah “Torang Samua Basudara” sebagai salah satu landasan pesan dalam pelantikan pengurus baru.
Semboyan tersebut memiliki makna ketika diterjemahkan menjadi interaksi sehari-hari.
Masyarakat tetap memegang peran terbesar karena hubungan antartetangga, lingkungan kerja, sekolah, kampus, dan komunitas berlangsung tanpa selalu melibatkan pemerintah.
FKUB dapat menyediakan jembatan ketika komunikasi menemui jalan buntu, tetapi penyelesaian persoalan tetap membutuhkan kesediaan pihak-pihak terkait untuk berdialog.
Periode 2026–2031 karena itu akan menjadi ujian apakah agenda yang disampaikan saat pelantikan dapat diwujudkan menjadi kegiatan nyata.
Pengurus telah memperoleh mandat, jaringan organisasi, dan sejumlah prioritas kerja yang cukup jelas. Tahap berikutnya adalah menjangkau masyarakat lebih luas, membangun program edukasi yang relevan, serta menjaga ruang digital agar tidak mudah dipenuhi informasi yang dapat merusak hubungan sosial.
