KabarManado menyoroti kisah 24 atlet Tuli Indonesia yang menjadi perhatian publik setelah mereka membuka penggalangan dana untuk mengikuti Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championship (APDMSC) 2026 di Penang, Malaysia. Kontingen tersebut menargetkan dana sekitar Rp700 juta untuk mendukung keberangkatan dan kebutuhan kompetisi. Narasi mengenai para atlet yang mencari dana secara mandiri kemudian menyebar luas di media sosial hingga memunculkan pertanyaan mengenai dukungan pemerintah terhadap olahraga disabilitas.
Isu tersebut terus bergulir sampai awal September. Kementerian Pemuda dan Olahraga, National Paralympic Committee Indonesia, serta Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN akhirnya memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengiriman atlet ke ajang internasional dan persoalan organisasi yang menaungi kontingen.
24 Atlet Tuli Siapkan Diri Menuju Malaysia
Kontingen yang menjadi perhatian publik terdiri dari 24 atlet. Mereka berencana mengikuti sejumlah cabang olahraga dalam kompetisi Asia-Pasifik di Penang pada Oktober 2026.
Beberapa laporan menyebut cabang yang mereka persiapkan meliputi bulu tangkis, atletik, catur, dan bowling. Kebutuhan sekitar Rp700 juta mencakup berbagai komponen perjalanan, akomodasi, perlengkapan, serta kebutuhan selama kompetisi berlangsung.
Kampanye penggalangan dana kemudian mencuat melalui media sosial. Kontingen memakai akun @kontingentuli.indonesia untuk mengajak masyarakat mendukung keberangkatan mereka. Aktivitas pengumpulan donasi juga sempat terlihat di ruang publik dan kawasan Car Free Day sehingga kisah tersebut semakin ramai mendapat perhatian.
Cerita tentang atlet yang hendak membawa nama Indonesia tetapi harus mencari dana sendiri dengan cepat memancing reaksi warganet. Banyak pengguna media sosial mempertanyakan mengapa atlet yang hendak mengikuti kompetisi internasional belum memperoleh anggaran pemerintah.
Namun, persoalannya ternyata tidak sesederhana kekurangan dana.
Kemenpora Jelaskan Mekanisme Pendanaan APBN
Kemenpora kemudian menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat menyalurkan anggaran olahraga tanpa mengikuti mekanisme yang berlaku.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Ariyanto Muslim menyatakan Undang-Undang Keolahragaan mengatur penyaluran pendanaan negara kepada organisasi olahraga yang memiliki pengakuan dari federasi internasionalnya.
Kemenpora mengetahui rencana keberangkatan atlet menuju APDMSC 2026. Namun, kontingen tersebut berada dalam koordinasi Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia atau PORTURIN.
Sementara organisasi olahraga Tunarungu Indonesia yang berafiliasi dengan International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) adalah PATRIN, yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Dimyati Hakim. Kondisi inilah yang menjadi salah satu persoalan dalam mekanisme pemberian dukungan pemerintah.
Pembaca dapat melihat penjelasan mengenai mekanisme pendanaan atlet dari Kemenpora untuk memahami alasan pemerintah belum menyalurkan dana kepada kontingen tersebut.
PATRIN Mengaku Tak Mengetahui Penggalangan Dana
PATRIN juga angkat bicara setelah narasi mengenai atlet Tunarungu yang harus menggalang dana berkembang luas.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PATRIN Agung Baghaskoro menyatakan organisasinya tidak menerima koordinasi resmi terkait penggalangan dana tersebut. PATRIN juga mengaku tidak memberikan persetujuan untuk pengiriman kontingen yang menggunakan mekanisme itu.
Menurut PATRIN, pengiriman atlet Tunarungu dalam kompetisi resmi internasional biasanya melibatkan koordinasi dengan NPC Indonesia dan Kemenpora.
Organisasi tersebut menilai persoalan ini perlu mendapat penjelasan agar atlet tetap memperoleh kesempatan bertanding tanpa menimbulkan persoalan mengenai legitimasi kontingen ketika membawa nama Indonesia ke ajang internasional.
Ketua Umum PATRIN Dimyati Hakim juga kembali memberikan klarifikasi pada 6 September 2026. Ia mengaku tidak mengetahui rencana penggalangan dana yang melibatkan 24 atlet tersebut. Klarifikasi terbaru itu membuat isu kembali ramai menjelang keberangkatan kontingen ke Malaysia.
Pemerintah Bantah Tak Peduli Atlet Disabilitas
Kemenpora menolak anggapan bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian kepada atlet penyandang disabilitas.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono menjelaskan pemerintah tetap menjalankan program pembinaan bersama NPC Indonesia. Ia mencontohkan dukungan untuk ASEAN Para Games, Asian Para Games, Deaflympics, hingga pembangunan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah.
Pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand, kontingen Indonesia memperoleh 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu sehingga finis di posisi kedua. Pemerintah menggunakan capaian tersebut sebagai salah satu bukti bahwa dukungan untuk olahraga disabilitas tetap berjalan.
Kemenpora menyatakan persoalan kontingen menuju Penang lebih berkaitan dengan mekanisme organisasi dan prioritas anggaran daripada keputusan untuk meninggalkan atlet Tuli.
Polemik Membuka Pertanyaan soal Tata Kelola
Kasus ini memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar target donasi Rp700 juta.
Dari sisi atlet, kesempatan mengikuti kejuaraan internasional memiliki nilai besar bagi perkembangan karier dan prestasi. Atlet tentu membutuhkan jalur yang jelas agar persiapan panjang tidak terganggu persoalan administrasi menjelang kompetisi.
Sementara pemerintah harus memastikan uang negara mengalir melalui organisasi yang memiliki legitimasi hukum dan pengakuan internasional. Tanpa mekanisme tersebut, penggunaan APBN dapat menimbulkan persoalan akuntabilitas.
Perbedaan organisasi yang menaungi atlet akhirnya menjadi titik yang paling membutuhkan penyelesaian. Publik sebelumnya melihat persoalan ini sebagai cerita sederhana tentang “atlet tidak mendapat bantuan”. Klarifikasi berbagai pihak menunjukkan terdapat lapisan persoalan mengenai federasi, pengakuan internasional, perencanaan kompetisi, serta prosedur pendanaan.
Nasib Atlet Tetap Jadi Perhatian Utama
Di tengah perdebatan organisasi, 24 atlet yang telah menjalani persiapan tetap menjadi pihak yang paling terdampak.
Mereka membutuhkan kepastian apakah dapat berangkat dan bertanding di Malaysia sesuai rencana. Karena jadwal kejuaraan semakin dekat, komunikasi antara atlet, PORTURIN, PATRIN, NPC Indonesia, dan Kemenpora menjadi semakin penting.
Kemenpora sendiri menegaskan komitmennya untuk mendukung pembinaan olahraga disabilitas. Klarifikasi resmi mengenai dukungan terhadap atlet Tunarungu juga menekankan bahwa bantuan pemerintah harus mengikuti ketentuan organisasi olahraga yang berlaku.
Viralnya penggalangan dana ini pada akhirnya dapat menjadi momentum evaluasi. Indonesia membutuhkan sistem yang membuat atlet memahami sejak awal jalur organisasi, proses pengajuan anggaran, serta kompetisi yang mendapat dukungan resmi.
Semangat masyarakat membantu atlet tentu patut mendapat apresiasi. Namun, untuk jangka panjang, prestasi olahraga tidak seharusnya bergantung pada viralitas atau kemampuan sebuah kampanye mengumpulkan donasi. Kejelasan koordinasi, pendanaan, dan tata kelola organisasi menjadi kunci agar atlet dapat memusatkan energi pada latihan dan prestasi, bukan pada polemik menjelang keberangkatan.
