KabarManado mengulas perkembangan kasus dugaan korupsi tambang PT HWR di Sulawesi Utara setelah Kejaksaan Tinggi Sulut menetapkan EL sebagai tersangka baru pada 15 September 2026. Sehari berselang, penyidik mengungkap bahwa Ketua Kadin Manado, Jemmy Asiku, telah tiga kali absen dari panggilan saksi dengan alasan sakit. Penyidikan kini meluas dari persoalan izin ke aktivitas lahan konsesi, kerugian lingkungan, penyitaan aset, hingga penelusuran uang tunai hasil penggeledahan.
Perkara ini tidak lagi hanya berkutat pada pengelolaan izin pertambangan. Penyidik sekarang mendalami aktivitas tambang pada lahan di dalam konsesi, kerugian lingkungan, aset yang disita, serta asal-usul uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan.
EL Jadi Tersangka Baru dalam Kasus PT HWR
Kejati Sulut menyatakan penetapan EL dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Menurut hasil penyidikan, EL diduga melakukan aktivitas pertambangan pada lahan sekitar lima hektare yang berada dalam wilayah izin usaha pertambangan PT HWR di Desa Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara.
Sebanyak 25 saksi telah diperiksa dalam pengembangan kasus tersebut. Penyidik juga meminta keterangan ahli lingkungan dan tanah untuk menilai dampak aktivitas pertambangan pada kawasan yang dipersoalkan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kejati Sulut, kerugian lingkungan dari aktivitas pada lokasi tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp11,05 miliar. Nilai itu merupakan hasil penghitungan yang digunakan dalam tahap penyidikan dan belum menjadi putusan pengadilan.
Melalui ANTARA Sulut, kejaksaan juga menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan. Artinya, konstruksi perkara maupun jumlah pihak yang diperiksa masih dapat berkembang sesuai temuan penyidik.
Uang Rp3,2 Miliar dan Emas Ikut Disita
Pengembangan perkara membawa penyidik ke sejumlah lokasi. Dari penggeledahan yang dilakukan sebelumnya, kejaksaan menyita uang tunai, emas, dan peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Keterangan terbaru menyebut sekitar Rp3,2 miliar ditemukan di kamar EL. Penyidik juga mengamankan emas dengan total berat 89 gram serta sebuah alat crusher yang diduga pernah digunakan pada kegiatan pertambangan.
Selain itu, sekitar Rp15 miliar disebut ditemukan di kamar Jemmy Asiku dalam rangkaian penggeledahan sebelumnya. Kejaksaan ingin meminta keterangannya untuk mengklarifikasi asal-usul uang tersebut dan hubungannya, jika ada, dengan perkara PT HWR.
Temuan uang tunai tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Penyidik masih harus menelusuri sumber dana, dokumen pendukung, serta kaitannya dengan alat bukti lain.
Ketua Kadin Manado Tiga Kali Tidak Hadir
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut Irvan Bilaleya mengatakan Jemmy telah dipanggil sebanyak tiga kali sebagai saksi tetapi belum hadir. Alasan yang disampaikan kepada penyidik adalah kondisi kesehatan.
Kejaksaan kemudian menyatakan akan menerbitkan surat perintah membawa untuk menghadirkan Jemmy. Apabila langkah tersebut tidak dipenuhi, penyidik menyebut upaya paksa dapat dilakukan sesuai proses hukum.
Informasi dari detikSulsel menegaskan status Jemmy dalam perkembangan yang diumumkan 16 September masih sebagai saksi. Belum ada keterangan resmi dari Kejati Sulut yang menyatakan Ketua Kadin Manado tersebut sebagai tersangka.
Pembedaan status ini penting. Publik tidak seharusnya menyamakan seseorang yang dimintai keterangan sebagai saksi dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Perkara PT HWR Sudah Bergulir Sejak 2025
Kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang PT HWR mulai diusut sejak Desember 2025. Pada Juni 2026, penyidik menetapkan sejumlah tersangka yang berkaitan dengan tata kelola kegiatan pertambangan perusahaan tersebut.
Salah satu tersangka merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Utara tahun 2019. Dua lainnya pernah menduduki jabatan manajerial atau direksi pada PT HWR.
Seorang tersangka berkewarganegaraan China juga disebut masuk daftar pencarian orang setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Perkembangan itu menunjukkan perkara PT HWR telah meluas dari pemeriksaan perizinan menuju aktivitas operasional dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan tambang.
Kerugian Negara dan Lingkungan Jadi Dua Isu Berbeda
Kejaksaan sebelumnya menyebut kerugian negara dalam perkara utama mencapai sekitar Rp45 miliar. Angka tersebut berbeda konteks dengan taksiran kerugian lingkungan Rp11,05 miliar yang berkaitan dengan aktivitas yang diduga dilakukan EL.
Kedua angka tidak tepat jika langsung dijumlahkan karena dasar penghitungan dan objek kerugiannya berbeda.
Penyidikan terdahulu juga menemukan persoalan penguasaan lahan dalam wilayah izin PT HWR. Dari sekitar 100 hektare area IUP, kejaksaan pernah menyebut perusahaan hanya menguasai dan mengelola sekitar 30,2 hektare. Sekitar 69,8 hektare lainnya diduga berada dalam penguasaan pihak lain.
Temuan tersebut menjadi penting karena pengelolaan konsesi pertambangan berkaitan dengan izin, penerimaan negara, lingkungan, dan kepastian siapa yang secara sah dapat melakukan kegiatan produksi.
Mengapa Kasus Ini Menjadi Berita Besar di Manado
Lokasi tambang memang berada di Minahasa Tenggara, tetapi banyak perkembangan penyidikan berlangsung di Manado. Kejati Sulut menangani perkara dari ibu kota provinsi, sementara penggeledahan sebelumnya juga menyentuh rumah serta lokasi usaha yang berkaitan dengan pihak yang diperiksa.
Perhatian publik semakin besar setelah kasus menyentuh keluarga Ketua Kadin Manado dan penyidik menemukan uang tunai dalam jumlah miliaran rupiah.
Namun fokus proses hukum tetap harus berada pada bukti. Hubungan keluarga, jabatan organisasi, ataupun lokasi ditemukannya uang tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai asal dana dan keterlibatan setiap pihak.
Penyidikan Belum Berakhir
Kejati Sulut menegaskan pemeriksaan terhadap perkara PT HWR masih berlanjut. Penyidik akan mendalami keterangan saksi, aset yang telah disita, penggunaan lahan, serta hubungan setiap temuan dengan aktivitas pertambangan yang sedang diperiksa.
Seluruh tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri melalu proses hukum. Status tersangka juga bukan keputusan bahwa seseorang telah bersalah. Penentuan kesalahan berada pada pengadilan setelah perkara memasuki tahap penuntutan dan persidangan.
Per 17 September 2026, perkembangan yang sudah terkonfirmasi adalah penetapan EL sebagai tersangka baru dan pernyataan Kejati Sulut bahwa Jemmy Asiku tekah tiga kali tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Informasi mengenai status pihak lain, jumlah kerugian final, maupun hasil penelusuran aset masih perlu menunggu pembaruan resmi dari penyidik.
